Alokasi pupuk tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat Lasuri sekretaris Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta agar semua stakeholder melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Petani.
“Hal ini harus di awasi dengan benar, jangan sampai ada penimbunan dan terjadi kelangkaan pupuk.” Ujarnya.
Seperti di ketahui dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk urea sebanyak 80.257 ton hanya disetujui 49.623 ton. Untuk Pupuk SP36 terjadi kekurangan sebesar 24.985 ton dari usulan RDKK 40.030 ton hanya disetujui 15.045 ton. Sedangkan Usulan pupuk Za hanya tercukupi 56,88 persen saja. Yakni dari usulan 38.960 ton hanya 22.161 ton. Untuk usulan pupuk NPK terjadi kekurangan 68.850 ton. dari usulan RDKK 104.518 ton hanya disetujui 35.668 ton.
Mengantisipasi kekurangan pupuk bagi para petani di Bojonegoro, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro mengharapkan para petani membuat pupuk organik. Hal ini seiring berkurangnya alokasi pupuk kimia bagi petani.
